wakil ketua dpr priyo budi santoso menilai putusan mahkamah konstitusi dan memberikan kewenangan pada dpd agar mengajukan dan mendiskusikan rancangan undang-undang (ruu) menambahkan kewenangan semisal dan diinginkan dpd.
saya harap dpr hendak mentaati putusan mk soal kewenangan dpd selama proses legislasi bersama dpr serta presiden. hanya saja dpd belum bisa ikut memutuskan serta ketok palu di paripurna dpr bersama presiden, papar priyo budi santoso selama `dialog kenegaraan: politik legislasi pasca putusan mahkamah konstitusi` selama gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, rabu.
pembicara yang lain dalam dialog tersebut merupakan, ketua dpd ri irman gusman, mantan sekjen dpd ri siti nurbaya bakar, juga pakar hukum tata negara irman putra sidin.
menurut priyo, putusan mahkamah konstitusi dan mengabulkan gugatan uji materi terhadap uu no 27 tahun 009 tentang md3 serta uu no 12 tahun 2011 mengenai pembentukan peraturan perundangan telah membesarkan kewenangan dpd, meski masih separuh yang diimpikan dengan dpd.
Yang Lain: cincin perak murah - cincin pasangan murah - cincin couple - cincin tunangan murah
meskipun dpd sudah mempunyai kewenangan supaya mengajukan dan membahas ruu bersama dpr, tutur dia, namun belum mempunyai hak untuk ikut mengambil langkah.
dpd juga belum memiliki hak angket, hak interpelasi, hak menungkapkan masukan, serta sebagainya. namun, putusan mk itu menjadi momentum bermanfaat kepada dpd agar berperan lebih aktif selama proses pembicaraan ruu, katanya.
politisi partai golkar ini menambahkan, selanjutnya tergantung pada langkah dod ri supaya memastikan dpr ri dan tokoh-tokoh nasional di mewujudkan peran itu.
ketua dpd irman gusman mengatakan putusan mk tersebut menyerahkan kewenangan lebih sulit kepada dpd agar merumuskan dan membahas ruu bersama dpr, terutama ruu dan mengenai dengan otonomi daerah.
irman berharap, dengan keterlibatan dpd di pembahasan ruu dengan begini hendak tambah meningkatkan produktivias serta mutu produk uu dan dihasilkan dpr bersama dpd.
bagi kami saat ini yang bermanfaat prosesnya dulu, makanya mekanisme legislasi pas melalui putusan mk, ujarnya.