juru bicara komisi pemberantasan korupsi (kpk) johan budi menyampaikan rencana dpp partai keadilan sejahtera (pks) mencatat penyidik ke mabes polri, tidak hendak mengganggu upaya penyitaan mobil dan diduga mengenai mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
tidak terganggu dengan (rencana-red) catatan itu, tutur johan budi melalui pesan singkat dan diterima selama jakarta, senin dini hari.
pernyataan johan tersebut mengenai rencana dpp pks melaporkan penyidik kpk ke mabes polri, dan upaya kpk menyita sejumlah kendaraan di dpp pks yang diduga terkait mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
johan mengatakan belum kenal persis rencana penyitaan dan ingin dilaksanakan penyidik kpk, pada senin. namun dia memperkirakan penyitaan hendak dilaksanakan siang atau sore hari.
Informasi Lainnya:
belum mengetahui saya persisnya. telah rencananya besok (senin, 13/5-red) siang ataupun sore, ujar dia.
sebelumnya penyidik kpk telah berusaha melakukan penyitaan terhadap sejumlah mobil di dpp pks di senin (6/5), sebab diduga terkait tindak pidana pencucian biaya yang dilakukan mantan presiden pks lutfhi hasan ishaaq.
kala tersebut penyidik gagal mengerjakan penyitaan sebab mengaku dihalang-halangi petugas keamanan dpp pks. penyidik akhirnya hanya menyegel mobil tersebut.
di pihak lain, pengurus dpp pks menyampaikan berniat mencatat para penyidik kpk ke mabes polri, karena menilai proses penyitaan kendaraan dan dilakukan penyidik kpk tak sesuai prosedur, yakni tak menggandeng surat penyitaan.
sementara itu mengenai rencana penyitaan mobil milik luthfi hasan, ketua bidang humas dewan pengurus pusat (dpp) pks mardani ali sera sebelumnya menyatakan kiranya dpp pks telah berulang-ulang mempersilakan kpk menyita mobil yang menurut lembaga itu hendak sebagai barang bukti.
tentunya melalui berkoordinasi melalui kuasa hukum dan dan pengurus dpp pks karena tanpa diketahui kendaraan tersebut ada disana, serta ditemani surat penyitaan dan sah, ujar mardani ali melalui keterangan tertulis yang diterima selama jakarta, minggu (12/5).
dia menyesalkan sikap juru bicara kpk johan budi dan melempar keterangan bahwa terjadi penolakan oleh pks di proses penyitaan itu. keuntungan itu menurut dia dinilai mengaburkan kejadian dalam lapangan dan menunjukkan oknum petugas kpk tak membawa surat-surat penyitaan juga tak dapat menunjukkan kendaraan mana saja yang akan disita.
hal tersebut menurut mardani, mau mempunyai polemik hukum yang lebih panjang kalau sementara mobil yang disita bukanlah mobil tersangka yang dimaksud.
pks membayar kpk supaya menjalankan fungsi pemberantasan korupsi secara lebih komprehensif dengan tatacara yang legal dan santun.
kekuasaan yang besar tidak mesti diikuti dengan arogansi dan sok kuasa, ujar mardani.